FGD HUKUM WARIS DAN PERTANAHAN PADA KECAMATAN DI SURABAYA

FGD HUKUM WARIS DAN PERTANAHAN PADA KECAMATAN DI SURABAYA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur bekerjasama dengan BHP Surabaya megadakan kegiatan Focus Group Discusion (FGD) tentang hukum waris Islam dan pertanahan di 4 (empat) kecamatan di Surabaya, yaitu Kecamatan Gayungan, Wiyung, Gubeng, Semampir dan Balai Harta Peninggalan Surabaya.

Kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya ini disambut dan diterima baik oleh Camat Lurah di 4 kecamatan tersebut. Sebagian besar permasalahan dalam diskusi di setiap Kecamatan adalah tentang pembuatan Surat Keterangan Waris yang sampai saat ini banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat, walaupun dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan  fungsi mereka telah diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor: Dpt/12/63/12/69 Jo Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Permasalahan berkaitan dengan Surat Keterangan Hak Waris banyak muncul di Masyarakat itu dikarenakan sekarang ini nilai kejujuran telah banyak berkurang terkalahkan dengan berbagai kepentingan serta ditambah dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Hukum Waris. (BHP SBY)

IMG_20151119_134408

IMG_20151119_134404