Intensifikasi PNBP melalui Penerapan Layanan Jasa Hukum Online dan Evaluasi pelaksanaan SIMPADHU pada Balai Harta Peninggalan

WhatsApp Image 2019-06-20 at 09.35.31

Sidoarjo, 20 Juni 2019 – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjadikan perhatian serius Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM, mengingat terdapat kenaikan biaya layanan jasa hukum yang cukup signifikat.

Pada prinsipnya, berbicara mengenai PNBP tidak hanya mengenai peningkatan atau pemaksimalan PNBP saja, melainkan juga mengenai pelayanan kepada masyarakat. Balai Harta Peninggalan sebagai satu-satunya Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Daerah dituntut agar dapat menyelengarakan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat.

WhatsApp Image 2019-06-20 at 10.31.42

Guna mewujudkan layanan yang prima tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Balai Harta Peninggalan Surabaya berusaha merumuskan jenis-jenis Layanan Jasa Hukum apa saja yang dapat dikembangkan, khususnya yang berbasis teknologi.

Terdapat tiga pokok pembahasan dalam kegiatan tersebut, yaitu :
1. Proses bisnis layanan secara detail untuk layanan Surat Keterangan Hak Waris dan Pendaftaran Akta Wasiat;
2. Volume tiap layanan dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
3. Identifikasi masalah dan penyelesaian.

Kegiatan ini diharapkan akan memberikan kemudahan masyarakat dalam melengkapi pengajuan permohonan SKHW. Pemohon yang tinggal jauh dari kantor BHP Surabaya akan datang dengan sudah membawa syarat lengkap. Hal ini dikarenakan pemohon akan melakukan pendaftaran online terlebih dahulu. Pendaftaran online diharapkan dapat membantu dalam verifikasi awal kelengkapan berkas permohonan SKHW pemohon. Jika dalam verifikasi awal sudah dirasa lengkap pemohon dapat datang ke BHP Surabaya membawa berkas asli untuk verifikasi berkas.

Sistem seperti ini diharapkan akan mempermudah pemohon untuk mengetahui syarat permohonan SKHW, melengkapi syarat permohonan SKHW, dan penggerjaan SKHW dapat berjalan lebih cepat. Sehingga pelayanan prima terhadap masyarakat dapat tercipta dan masyarakat mendapat kepuasan atas pelayanan yang BHP berikan.